selayar online

BAPPEDA SELAYAR


BAPPEDA KAB.SELAYAR
TUGAS DAN FUNGSI BAPPEDA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Kepala

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembangunan di Bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan serta pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Badan mempunyai Fungsi :

· Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

· Pengkajian dan Penyerasian kebijakan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

· Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

· Pelaksanaan Evaluasi dan Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;

· Pelaksanaan hubungan dan kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat;

· Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pelayanan teknis di bidang administrasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dipimpin oleh seorang sekretaris yang disebut Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan melaksanakan penatausahaan dan peningkatan kapasitas organisasi dan tata laksana serta urusan hukum dan perundang – undangan, perencanaan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai Fungsi :

· Pelayanan staf baik teknis maupun administrasi kepada Kepala Badan dan semua bidang di lingkungan Badan;

· Pelaksanaan administrasi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengelolaan, dokumentasi, kerasipan dan kepustakaan;

· Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyusunan program/kegiatan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

· Pelaksanaan fasilitasi penyusunan konsep rancangan peraturan dan keputusan pada bidang Perencanaan pembangunan daerah;

· Pelaksanaan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang – undangan di bidang perencanaan pembangunan daerah;

· Pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;

· Pelaksanaan penatausahaan, perencanaan kebutuhan dan pemanfaatan keuangan Badan;

· Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

· Menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan dan memberikan layanan informasi tentang kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

· Melaksanakan urusan kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan;

· Melaksanakan pembinaan SDM aparatur;

· Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bagian Hukum dan Perencanaan mempunyai tugas :

· Menyiapkan dan mengumpulkan peraturan perundang–undangan di bidang perencanaan Pembangunan Daerah;

· Melaksanakan fasilitas penyusunan konsep rancangan peraturan dan keputusan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

· Melaksanakan koordinasi dalam rangka penegakan peraturan perundang–undangan;

· Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penegakan hokum di bidang perencanaan pembangunan daerah;

· Melaksanakan koordinasi dalam menyusun perencanaan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

· Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Sub Bagian keuangan mempunyai tugas :

· Menyiapkan administrasi kebutuhan keuangan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

· Menyiapkan konsep, menyusun dan mengelola anggaran di bidang perencanaan pembangunan daerah;

· Menyiapkan laporan pertanggung jawaban keuangan dan neraca di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

· Melaksanakan koordinasi tugas – tugas kebendaharaan;

· Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah

Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah adalah unsur pelaksana teknis di Bidang Pengembangan SDA dan Praswil, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan secara teknis koordinatif melalui sekretaris.

Kepala Bidang Pengembangan SDA dan Praswil mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian dan Prasarana Wilayah.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi :

· Koordinasi dan singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang SDA dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup serta Pengembangan kerjasama Pemerintah dan swasta;

· Penyiapan dan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang SD dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup serta pengembangan kerjasama Pemerintah dan Swasta;

· Pengembangan dan hubungan kerjasama perencanaan pembangunan daerah dibidang pengembangan SDA dan Prasarana Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup serta pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta;
· Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Sub Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :

· Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan kelautan, Pengembangan Transportasi, Perhubungan , Permukiman, Perumahan dan Telekomunikasi;

· Menyiapkan dan menyusun Perencanaan Pembangunan Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, Transportasi, Perhubungan, Permukiman, Perumahan. Telekomunikasi;

· Melaksanakan pengembangan kerjasama Pemerintah dan Swasta;

· Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

· Melaksanakan Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Penataan Ruang, Sumber Daya Energi, mineral, Konservasi sumber daya air, pertambangan, Irigasi, serta lingkungan hidup;

· Menyiapkan dan menyusun Perencanaan Pembangunan Penataan Ruang, Sumber Daya Energi, mineral, Konservasi sumber daya air, pertambangan, Irigasi, serta lingkungan hidup;

· Melaksanakan pengembangan kerjasama Pemerintah dan Swasta;

· Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah unsure pelaksana teknis dibidang ekonomi, social dan budaya, dipimpin oleh seorang kepala yang disebut Kepala Bidang Ekonomi, social dan budaya yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan dan secara teknis koordinatif melalui sekretaris

Kepala Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok mun Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang ekonomi, sosal dan Budaya .
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai fungsi :

· Koordinasi dan singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengembangan Bidang ekonomi, usaha daerah dan Sosial Budaya.

· Penyiapan dan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengembangan Bidang ekonomi, usaha daerah dan Sosial Budaya.

· Pengkajian kebijakan Pembangunan di Bidang Bidang ekonomi, usaha daerah dan Sosial Budaya.

· Pelaksanaan Hubungan Kerja Perencanaan Pembangunan di Bidang Pengembangan Bidang ekonomi, usaha daerah dan Sosial Budaya dengan pihak swasta.

· Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Sub Bidang Perekonomian mempunyai tugas :

· Melaksanakan Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Pendapatan daerah, Pengelolaan keuangan daerah, penanaman modal serta pengembangan dunia usaha;

· Menyiapkan dan menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, pendapatan daerah, pengelolaan keuangan daerah, penanaman modal serta pengembangan dunia usaha;

· Mengkaji kegiatan Pembangunan Daerah di Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, serta pengembangan dunia usaha;

· Melaksanakan Hubungan Kerjasama dengan Pemerintah dan Masyarakat di Bidang Perekonomian serta pihak swasta;

· Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidangnya.

Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas :

· Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pendidikan, Kesehatan Kependudukan, Tenaga Kerja ,Pemberdayaan Perempuan, kepegawaian, pariwisata, social, ketahanan pangan dan transmigrasi;

· Menyiapkan dan menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pendidikan, Kesehatan Kependudukan, Tenaga Kerja Pemberdayaan Perempuan, kepegawaian, kebudayaan, pariwisata, social, ketahanan pangan, dan transmigrasi;
· Mengkaji kegiatan Pembangunan Daerah di Bidang Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan, kebudayaan, pariwisata, social, ketahana pangan dan transmigrasi;

· Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang statistic dan Pelaporan
Bidang Statistik dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi kepala badan yaitu menyusun, menyiapkan dan menganalisis data serta melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan pembangunan, sebagai bahan kajian dan pengendalian perencanaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Statistik dan Pelaporan mempunyai fungsi :
· Koordinasi dan Singkronisasi Data dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan;

· Pengkajian dan Penyerasian Data dan Laporan;

· Pelaksanaan Inventarisasi dan Analisis statistik dan Pelaporan;

· Penyajian, Pendokumentasian data statistic dan pelaporan;

· Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan atas Pelaksanaan Perencanaan dan Pembangunan.ikan pimpinan;

· Pelaksanaan tugas lain yang diberi.

Sub. Bidang Pendataan mempunyai tugas :

· Melaksanakan Koordinasi dan Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pendataan;

· Menyiapkan dan menyusun Data Kegiatan Perencanaan Pembangunan;

· Melaksanakan Inventarisasi dan Penyerasian Data.

· Menyajikan data Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;

· Menyajikan data hasil – hasil pembangunan;

· Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas
· Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap kegiatan pembangunan;

· Melaksanakan inventarisasi kegiatan pembangunan;

· Mengkaji bahan pengendalian perencanaan pembangunan;

· Menyusun Laporan secara berkala dan insidentil hasil pelaksanaan Pembangunan Daerah;

· Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan
Kepala Bidang Penelitian dan pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi kepala badan, yaitu menyusun Perencanaan Pembangunan di Bidang Penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, kepala bidang penelitian dan pengembangan mempunyai fungsi :
· Penyediaan bahan pembinaan administrasi penelitian dan pengembangan di bidang peningkatan daya saing spesifik local, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, social dan kelembagaan serta sumberdaya manusia;

· Pembinaan administrasi dan pengembangan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, keuangan dan umum;

· Penyediaan bahan pembinaan kerjasama penelitian dan implementasi hasil penelitian dan pengembangan dengan pihak ketiga;

· Penyusunan program penelitian dan pengembangan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang;

· Pembinaan koordinasi, pengendalian dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan;

· Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Sub Bidang Pengkajian Sumberdaya Alam mempunyai tugas :

· Mengkaji pemanfaatan potensi sumber daya alam;

· Mengkoordinasikan kegiatan litbang di bidang social ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup;

· Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Sub Bidang Pengkajian Kelembagaan dan SDM mempunyai tugas :

· Mengkaji kelembagaan dan SDM Penelitian dan Pengembangan;

· Mengkoordinasikan perumusan kebijakan Penelitian dan Pengembangan daerah;
· Mendokumentasikan dan evaluasi produk Penelitian dan Pengembangan;

· Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

===========================================================

DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, mensahkan tiga Ranperda
yang diserahkan eksekutif. Tiga Ranperda yang disahkan yakni penyelenggaraan administrasi kependudukan, penyelenggaraan pendidikan serta pendidikan gratis.
Sebelumnya pengesahan, diawali dengan kata akhir empat fraksi di DPRD, masing Fraksi Partai Golkar, dengan juru bicara Mursalim, Fraksi PDIP, Drs Hj Suryani Ramli, Fraksi PAN, Hj Hamsia SE dan Fraksi FKDPNI, Ady Ansar S Hut. Semua fraksi menerima Ranperda tersebut untuk disahkan menjadi Perda.
Pengesahan itu dilakukan dalam sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, yang dipimpin Ketua DPRD, Hasanuddin Chaer di dampingi Wakil I, Drs Abd Gani M Mpd dan Wakil Ketua, M Anas Kasman SH, yang dihadiri unsur muspida, kepala dinas, badan dan kantor serta camat, kades dan lurah, juga dihadiri para ketua BPD se Kabupaten Kepulauan Selayar.
Sidang paripurna berlangsung di ruang sidang utama gedung DPRD, Rabu (2/3). Sebelumnya, Bupati Kepulauan Selayar, H Syahrir Wahab juga menyerahkan 13 buah Ranperda, salah satu diantaranya Ranperda tentang pembentukan Desa Khusus Tanjung Ringgit di Kecamatan Bontosikuyu dan Desa Khusus Pasi Tallu di Kecamatan Taka Bonerate.
Bupati Kepulauan Selayar. Syahrir Wahab, menjelaskan bahwa dengan disahkan tiga ranperda oleh DPRD, maka payung hukum dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan sudah jelas, sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan daerah dan masyarakat, sebagai alat untuk membuktikan bahwa roda pemerintahan daerah sudah berjalan secara optimalDPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, mensahkan tiga Ranperda yang diserahkan eksekutif. Tiga Ranperda yang disahkan yakni penyelenggaraan administrasi kependudukan, penyelenggaraan pendidikan serta pendidikan gratis.
Sebelumnya pengesahan, diawali dengan kata akhir empat fraksi di DPRD, masing Fraksi Partai Golkar, dengan juru bicara Mursalim, Fraksi PDIP, Drs Hj Suryani Ramli, Fraksi PAN, Hj Hamsia SE dan Fraksi FKDPNI, Ady Ansar S Hut. Semua fraksi menerima Ranperda tersebut untuk disahkan menjadi Perda.
Pengesahan itu dilakukan dalam sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, yang dipimpin Ketua DPRD, Hasanuddin Chaer di dampingi Wakil I, Drs Abd Gani M Mpd dan Wakil Ketua, M Anas Kasman SH, yang dihadiri unsur muspida, kepala dinas, badan dan kantor serta camat, kades dan lurah, juga dihadiri para ketua BPD se Kabupaten Kepulauan Selayar.
Sidang paripurna berlangsung di ruang sidang utama gedung DPRD, Rabu (2/3). Sebelumnya, Bupati Kepulauan Selayar, H Syahrir Wahab juga menyerahkan 13 buah Ranperda, salah satu diantaranya Ranperda tentang pembentukan Desa Khusus Tanjung Ringgit di Kecamatan Bontosikuyu dan Desa Khusus Pasi Tallu di Kecamatan Taka Bonerate.
Bupati Kepulauan Selayar. Syahrir Wahab, menjelaskan bahwa dengan disahkan tiga ranperda oleh DPRD, maka payung hukum dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan sudah jelas, sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan daerah dan masyarakat, sebagai alat untuk membuktikan bahwa roda pemerintahan daerah sudah berjalan secara optimal

=================================================================

Bupati Berobsesi Wujudkan Bandar Niaga

Meski tidak lagi mencalonkan diri sebagai bupati pada periode 2015-2020 mendatang, namun Bupati Kepulauan Selayar H Syahrir Wahab MM, tetap berobsesi dan mengharapkan bupati selanjutnya,

dapat melanjutkan program yang telah dicanangkan, yaitu menjadikan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Bandar Niaga di Kawasan Timur Indonesia.

Hal tersebut bukan hanya kemauan bupati tetapi juga merupakan kemauan dari Kemenko Perekonomian dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut dikatakan Bupati Syahrir Wahab pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1432 H di Dusun Iraja Lebo Desa Kalepadang Kecamatan Bontoharu, Sabtu (26/3).

Bupati Syahrir Wahab di dampingi Wakil Bupati H Saiful Arif SH, Ketua DPRD Kepulauan Selayar Hasanuddin Chaer BA. Sementara hadir juga Camat Bontoharu Drs Martajuddin MH bersama sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Bupati Syahrir Wahab mengatakan, Kebupaten Kepulauan Selayar akan dijadikan pusat distribusi logistik di KTI. Makanya dibutuhkan puluhan ribu tenaga kerja, yang pada akhirnya berdampak dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Kendati Selayar sudah sejajar dengan kabupaten lainnya namun etos kerja dan SDM masyarakat masih perlu ditingkatkan. Olehnya itu kata dia, tidak ada alasan bagi masyarakat Selayar untuk tidak dapat melanjutkan pendidikan. (*)

=================================================================

Ringkasan Eksekutif Pengembangan Pulau Selayar Sebagai Bandar Niaga Timur

Posisi Kabupaten Kepulauan Selayar (KKS), yang sangat strategis karena terletak di tengah Indonesia, dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan sistem distribusi logistik nasional. Selat Selayar merupakan selat yang dilalui oleh sebagian besar kapal yang berlayar dari Kawasan Barat Indonesia (KBI) menuju Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan sebaliknya. Selain itu, wilayah KKS diapit oleh ALKI II dan III yang menjadi penghubung ke dunia luar. Keunggulan strategis tersebut juga didukung oleh sumberdaya alam yang melimpah, berupa potensi perikanan, minyak bumi serta atol ketiga terbesar di dunia di Takabonerate sebagai aset pariwisata, membuat KKS memiliki keunggulan komparatif untuk dikembangkan menjadi daerah maju dan mandiri. Semua potensi tersebut bila dimanfaatkan dengan baik akan menjadi lokomotif bagi pembangunan dalam lingkup lokal, regional maupun nasional. Keberhasilan pembangunan KKS yang memanfaatkan keunggulan-keunggulan lokal dapat dijadikan sebagai daerah percontohan pembangunan di KTI.

Saat ini, seperti halnya wilayah lain di KTI, keberhasilan pembangunan di KKS belum begitu memuaskan. Dalam kaitannya dengan pemerataan pembangunan di KTI ini, maka pada tahun 2007 Prof. Budiono yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan, “Pemerataan pembangunan di KTI membutuhkan biaya yang sangat besar karena terkait dengan luasnya wilayah, sehingga dipandang perlu menetapkan satu daerah di wilayah KTI sebagai contoh percepatan pembangunan dan peningkatan investasi dengan mempertimbangkan keunggulan-keunggulan yang dimilikinya”. Hal di atas diperkuat dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 (termasuk Percepatan Pembangunan Daerah Tertentu), di mana KKS dapat dikategorikan sebagai Daerah Tertentu. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pengembangan Daerah Tertinggal Strategis juga menjadi dasar bagi urgensi percepatan pembangunan KKS, mengingat KKS dengan keunggulan sebagaimana disebutkan di atas merupakan wilayah yang memenuhi kriteria tersebut.

Dalam rangka mengimplementasikan peraturan perundangan tersebut dan sebagai tindak lanjut Kajian Percepatan Pembangunan dan Peningkatan Investasi di KTI: Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Selayar (tahun 2009), maka telah dilakukan kajian pendalaman pada tahun 2010 yang bertujuan menyiapkan implementasi percepatan pembangunan dan peningkatan investasi KKS. Berdasarkan analisis dan studi banding, dapat disimpulkan bahwa kawasan utara Pulau Selayar adalah wilayah yang memiliki peranan penting dalam proses transformasi KKS menjadi daerah yang maju dan mandiri. Selain pengembangan industri perminyakan dan pusat distribusi logistik KTI di kawasan utara Pulau Selayar, perlu pula dikembangkan Industri Perikanan Terpadu (IPT) dan Pariwisata Bahari melalui mekanisme aliansi strategis pemerintah, pengusaha, dan masyarakat.

Kajian bertajuk “Pengembangan Pulau Selayar Sebagai Bandar Niaga Timur Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar” ini memuat arahan pengembangan KKS sebagai Bandar Niaga Timur. Terminologi Bandar Niaga Timur merupakan nama populer dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Selayar, yang pada akhir tahun 2025 akan terdiri dari : (i) KEK Perminyakan dan Pusat Distribusi Logistik di kawasan utara Pulau Selayar, (ii) KEK Industri Perikanan Terpadu di kawasan tengah Pulau Selayar, dan (iii) KEK Pariwisata Bahari di kawasan selatan Pulau Selayar dan Taman Nasional Laut Takabonerate. Alokasi ruang untuk masing-masing KEK tersebut telah diakomodasi di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah KKS periode 2010-2030. Mengingat perkembangan situasi, maka kajian pada tahun ini difokuskan pada kawasan utara Pulau Selayar sebagai kawasan industri perminyakan dan pusat distribusi logistik KTI.

Konsep kajian ini dikembangkan atas dasar teori dan kajian kebijakan dari berbagai sektor terkait yang diperkaya dengan kondisi riil yang ada di KKS dan daerah sekitarnya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam kajian ini mencakup desk study, pengumpulan data, inventarisasi kebijakan, studi riset, studi banding, analisis, penyusunan konsep, desain perencanaan, lokakarya dan pelaporan. Desain rencana yang dihasilkan meliputi desain konseptual bandar niaga, pusat distribusi logistik dan kawasan industri perminyakan yang dilengkapi dengan analisis dampak perekonomian dan logistik. Infrastruktur yang akan dibangun pada kawasan ini diarahkan untuk menerapkan prinsip-prinsip desain infrastruktur ramah lingkungan (green design infrastructure).

Sebagai dasar pertimbangan pengembangan Pusat Distribusi Logistik, maka pola arus barang dari KBI ke KTI dan pelaku industri logistik (pihak-pihak yang terlibat dalam industri logistik) menjadi sangat penting untuk dikaji. Untuk itu telah dilakukan studi riset ke pelabuhan-pelabuhan utama di KTI yaitu : pelabuhan Makassar, Ambon, Sorong, dan Kupang. Adapun untuk mengetahui desain kawasan industri perminyakan dan pola operasionalisasi pelabuhan, maka telah dilakukan studi banding ke pelabuhan Makassar, Tuban, Batam, Karimun, dan Surabaya. Selain itu untuk memperkaya substansi kajian, maka dilakukan empat lokakarya yang bertemakan : (i) arahan pemanfaatan ruang yang mendukung konsep BNT, (ii) desain kawasan industri perminyakan, (iii) ekonomi dan logistik KTI, dan (iv) green design infrastructure. Dari rangkaian kegiatan ini dihasilkan “Konsep Pengembangan Bandar Niaga Timur” sebagai persiapan implementasi percepatan pembangunan dan peningkatan investasi di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dari analisis arus barang diketahui bahwa pada saat ini Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya) merupakan pelabuhan terpenting yang mensuplai sembilan bahan pokok untuk KTI. Dari empat pelabuhan yang disurvei, volume pengiriman barang terbesar selama periode 2009-2010 dari Surabaya adalah ke Ambon (43.776 m3), disusul ke Sorong (27.039 m3), Makassar (4.428 m3) dan Kupang (1.462 m3). Kelancaran pengiriman barang ke pelabuhan-pelabuhan tersebut sering terganggu dan mengakibatkan kelangkaan barang di KTI, yang berimbas pada kenaikan harga dan inflasi. Posisi Selat Selayar sebagai jalur transportasi laut utama ke KTI bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan Pulau Selayar sebagai Pusat Distribusi Logistik. Peran dan fungsi Pusat Distribusi Logistik adalah sebagai tempat penyimpanan barang kebutuhan pokok yang selama ini dikirimkan dari Surabaya ke KTI. Hal ini sejalan dengan salah satu misi Sislognas yaitu untuk memperbaiki sistem distribusi domestik sehingga setiap simpul ekonomi di semua daerah bisa terhubung, dan menjadikan logistik domestik Indonesia terintegrasi. Pengembangan Pusat Distribusi Logistik di KKS ini sangat penting karena pada tahun 2008 PDB KTI (tidak termasuk Kalimantan dan Sulawesi) adalah sebesar 3,1% dari PDB Nasional. Dengan asumsi BNT Selayar bisa menguasai 10% dari porsi PDB KTI di atas pada lima tahun pertama, maka potensi pasar KTI pada kurun waktu tersebut adalah sebesar Rp 11,2 triliun/tahun. Sejalan dengan perkembangan BNT maka diharapkan pada tahun 2025 BNT bisa menguasai 25% dari porsi PDB KTI.

Selain analisis potensi pasar di atas, telah pula dilakukan analisis kelayakan. Berdasarkan analisis kelayakan, yang meliputi aspek geofisik, ekonomi, sosial, dan legal, secara umum dapat disimpulkan bahwa kawasan utara Pulau Selayar layak dijadikan Pusat Industri Perminyakan dan Pusat Distribusi Logistik. Namun demikian ada faktor yang harus diperhatikan dengan status “layak bersyarat”, yakni pasokan air bersih dan sumberdaya manusia. Dalam hal pemenuhan kebutuhan air bersih maka perlu segera disusun studi kelayakan pembangunan bendung Posi, penyusunan desain pemanenan air hujan berskala kawasan, identifikasi detil sumberdaya air dan kelayakan penggunaan teknologi penyulingan air laut. Selanjutnya, untuk mengantisipasi keterbatasan kualifikasi SDM di KKS, maka perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM KKS dengan mengembangkan pendidikan teknik dan fasilitasi magang bagi siswa sekolah kejuruan. Untuk memenuhi kebutuhan SDM terampil pada jangka pendek, SDM bisa didatangkan dari kabupaten sekitar di Provinsi Sulawesi Selatan dan KTI lainnya yang memenuhi kualifikasi.

Sebagai implikasi dari penetapan status layak di atas, maka telah dilakukan analisis risiko. Faktor-faktor yang diidentifikasi akan menghambat pengembangan KKS sebagai BNT meliputi: (i) dukungan pasar: pasar KTI tetap memilih Surabaya dan kota lainnya sebagai sumber pasokan barang yang kompetitif, (ii) pelaku ekonomi: pedagang besar di Surabaya bersikeras menerapkan pola lama dan mitra pedagang besar di Surabaya yang berada di KTI lebih untung bisa berbisnis langsung dengan pedagang besar di Surabaya, (iii) pembiayaan investasi: program pembangunan KKS tidak menjadi program prioritas Pemerintah lagi dan sangat minimnya pihak swasta yang berminat berinvestasi karena memerlukan modal yang besar, (iv) kompetitor: Pelindo bersikeras tetap mengembangkan pelabuhan Makassar sebagai pelabuhan logistik KTI, kemungkinan pelabuhan Bitung dipilih sebagai hub logistik KTI, dan dibangunnya kilang di lokasi yang berdekatan (misal: Buton), (v) kesiapan SDM: ketiadaan pasokan tenaga teknis lokal, kekurangan pasokan tenaga teknis regional, dan tingkat kesejahteraan kurang kompetitif dibandingkan dengan daerah produsen minyak lainnya, (vi) sosial: kesenjangan kesejahteraan yang mencolok antara penduduk lokal dan pendatang, munculnya penyakit sosial dan masyarakat lokal melihat industri yang dikembangkan lebih menguntungkan pendatang, (vii) kebijakan: ketidaksesuaian program pembangunan KKS dengan program pengembangan industri, dukungan Pemerintah Provinsi yang tidak konsisten, dan kemungkinan pelabuhan Bitung ditetapkan sebagai hub logistik, dan (viii) lingkungan hidup: terjadinya pencemaran minyak yang mencapai Takabonerate, terjadi hujan asam, dan pasokan air bersih terganggu karena pencemaran airtanah. Dari analisis risiko tersebut, yang memerlukan perhatian Pemerintah adalah faktor dukungan pasar, pembiayaan investasi, kebijakan, dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, perlu disiapkan langkah-langkah antisipatif supaya faktor risiko yang telah diidentifikasi dapat ditekan serendah mungkin.

Pembiayaan bagi pengembangan KEK di kawasan utara Pulau Selayar tidak mungkin ditanggung sendiri oleh Pemerintah KKS. Untuk itu perlu disiapkan skim pembiayaan yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Daya tarik harus diciptakan agar investor swasta dan masyarakat mau turut serta mengembangkan KEK tersebut, antara lain dengan memberikan insentif fiskal dan kerja sama kemitraan dalam pengelolaan KEK.

Di dalam pengembangan KEK, sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan turut dikembangkan dalam kawasan KEK. Oleh karena itu selain industri perminyakan dan logistik, industri UMKM yang relevan untuk dikembangkan adalah industri jasa reparasi dan perbengkelan, industri konstruksi dan bahan bangunan, industri meubel, industri kerajinan, industri makanan dan minuman, usaha dagang, dan jasa transportasi. Pengembangan UMKM ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat lokal dan mengurangi potensi kecemburuan sosial.

Berdasarkan kondisi topografi kawasan utara Pulau Selayar, maka alokasi lahan dapat ditetapkan sebagai berikut: (1) Industri perminyakan dan logistik, perkantoran, dan zona industri UMKM seluas 2.800 hektar, (2) Ruang terbuka hijau sekitar 500 hektar, dan (3) kawasan permukiman dan fasilitas pendukung seluas 700 hektar. Dengan mempertimbangkan kondisi fisik kawasan utara pulau Selayar ini maka infrastruktur yang dibangun harus menerapkan konsep infrastruktur ramah lingkungan (green design infrastructure).

Implementasi konsep BNT memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat. Masalahnya saat ini belum tersedia kerangka kelembagaan yang sesuai pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten. Oleh karena itu, instansi yang tepat harus diberi tanggung jawab untuk merencanakan sekaligus melaksanakan percepatan pembangunan dan peningkatan investasi yang diidentifikasi sedini mungkin.

Dalam rangka percepatan implementasi BNT Selayar maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk mempercepat implementasi sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KKS periode 2010-2030 harus segera ditetapkan agar kepastian ruang bagi pengembangan BNT memiliki dasar hukum yang kuat.

2. Dalam rangka pengajuan KEK Industri Perminyakan dan Pusat Distribusi Logistik, maka harus dipersiapkan syarat-syarat pembentukan KEK sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Terkait dengan status “layak bersyarat” terhadap aspek pasokan air bersih dan SDM maka harus dilakukan upaya peningkatan pasokan air bersih dan peningkatan kapasitas SDM.

4. Perlu segera diterbitkan Instruksi Presiden tentang BNT dengan maksud untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan segenap pihak terkait dalam implementasi konsep BNT.

Promosi investasi pengembangan KEK Industri Perminyakan dan Pusat Distribusi Logistik perlu segera dilaksanakan. Bentuk promosi antara lain berupa publikasi dalam Bahasa Inggris, keikutsertaan dalam pameran, mengadakan kegiatan berskala internasional di KKS, dan promosi sejarah Pulau Selayar sebagai bandar niaga pada abad ke-2 (Cina) dan ke-16 (Portugis). (*)

=========================================================

Melongok Program Program Inovatif Kabupaten Kepulauan Selayar
Menyebut Bumi Tana Doang berarti ingatan kita akan tertuju pada Kabupaten Kepulauan Selayar. Bumi Tana Doang berarti bumi tempat memohon kepada Yang Mahakuasa.
Secara geografis kabupaten ini terpisah lautan dengan ibu kota Sulawesi Selatan sehingga tidak berlebihan jika kabupaten yang juga dijuluki nama Kabupaten Maritim ini batas wilayah administratifnya adalah laut.
Menjelajahi daerah ini, banyak hal menarik yang bisa ditemui. Justru karena kabupaten ini dipisahkan lautan, maka pemerintah daerah Kabupaten Selayar harus selalu siap dengan program-program yang inovatif agar mampu mandiri dan tidak tertinggal dengan daerah lainnya.Program-program inovatif sepertinya sudah siap menyambut pada saat peneliti menginjakkan kaki di kabupaten yang memiliki panjang 100,5 km dan lebar 30 km ini. Sambutan yang hangatpun terasa saat ketua Bappeda mempersilahkan peneliti menuju ruang rapat asisten I. Disanalah peneliti akan mendengarkan pemaparan para kepala dinas, kepala kantor, dan kepala bagian. Keseriusan, dukungan, dan antuasiame kabupaten ini terhadap kegiatan FIPO sangat jelas terlihat.Kabupaten yang memiliki 123 pulau besar dan kecil ini rupanya menyimpan banyak program inovatif. Sebutlah program Segitiga Wisata, menuju Kabupaten Koperasi, Pemerataan Ekonomi Terpadu Masyarakat Mikro, Pendidikan Anak Pulau, Kabupaten Sayang Ibu, Jemput Bola Gratis Non-Perizinan dan Sweeping KTP, Indeks Survey Pengaduan Masyarakat dalam Metode Manual Praktis, Pemberdayan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa, Energi Alternatif melalui PLTB, PLTA, PLTS, Penyulingan Air Laut menjadi Air Tawar, dan program Usaha Ekonomi Produktif Perempuan.Program Pemerataan Ekonomi Terpadu Masyarakat Mikro, misalnya, merangkum jenis-jenis bantuan yang diterima masyarakat di Kepulauan Selayar. KUBE, UEP, BLM-PUAP, LKM, LPSTK, bantuan peralatan, serta pelatihan keterampilan adalah serangkaian bantuan yang dikucurkan pemerintah daerah dan didukung bantuan dari propinsi dan pusat. Jika bantuan-bantuan tersebut tepat waktu dan tepat sasaran, dipastikan daerah ini akan betul-betul mampu memaknai makna otonomi daerah yang sebenarnya.Hal menarik lainnya adalah kebersamaan. Disaat makna kegotongroyongan antar warga mulai pudar, daerah ini, terutama di jaring pedesaan, justru masih tetap teguh memegang simpul kebersamaan ini. Jimpitan, misalnya, yang tak lekang di makan waktu. Tradisi ibu-ibu mengumpulkan beras sejimpit demi sejimpit dan digunakan untuk kebutuhan warga yang mengalami musibah terus bertahan hingga kini. Demikian pula Pondok Sayang Ibu yang menjadi tempat persinggahan sementara bagi ibu yang akan melahirkan masih banyak ditemui di desa-desa.Proyek pedesaan yang didanai oleh DAU desa juga menunjukkan kebersamaan warga. Kucuran DAU desa sebesar 10% dari DAU kabupaten nyatanya belum cukup dalam membangun sarana dan prasarana fisik desa. Untuk mensiasati keterbatasan dana, keterlibatan masyarakat dalam proyek desa sangatlah dibutuhkan. Sering terjadi keterlibatan masyarakat ini jauh lebih besar dari dana yang tersedia jika dikalkulasikan dalam rupiah.Pelayanan kesehatan juga memperlihatkan tren yang menarik. Bermula dari keluhan masyarakat atas kurangnya tenaga kesehatan yang melakukan shift jaga di rumah sakit. Akhirnya keluarlah kebijakan untuk memberikan insentif bagi semua tenaga kesehatan yang melakukan shift jaga di luar jam dinas mereka sebagai PNS. Meski terdengar klasik, tapi ternyata kebijakan ini menjadi senjata ampuh untuk mengatasi keluhan masyarakat. Akhirnya kedua belah pihak mendapatkan sisi positif dari kebijakan tersebut. Alat-alat kesehatan yang serba modern dan mulanya hanya dapat ditemukan di RS. Wahidin Sudirohusodo kini terdapat pula di kabupaten yang baru-baru ini menyelenggarakan Expedisi Taka Bonerate.Layanan pendidikan pun menyajikan hal menarik. Guru yang sering mangkir dari tugasnya karena berada di tempat lain menjadi cerita usang karena terjadi di hampir setiap tempat di Sulawesi Selatan. Ini tentunya menjadi episod kelam bagi dunia pendidikan kita yang sampai sekarang masih membutuhkan tenaga pendidik.Di wilayah Kepulauan Selayar, tingkat kemangkiran guru sangat jelas di wilayah kepulauan. Untuk mengurangi hal tersebut, Selayar melakukan mutasi. Mutasi guru jelas belum memungkinkan karena kurangnya tenaga pengajar. Yang dimutasi justru kepala sekolah. Kepala sekolah yang memiliki keluarga di wilayah daratan dimutasi dan digantikan oleh guru yang memenuhi persyaratan sebagai kepala sekolah dan notabene adalah anak pulau di mana dia bekerja. Sang kepala sekolah dijadikan pengawas sekolah di wilayah daratan. Kebijakan ini efektif mencegah mangkirnya guru-guru pulau karena kehadiran kepala sekolah setiap waktu merem langkah mereka.Penggunaan energi alternatif juga mewarnai penemuan peneliti di daerah ini. Ada tiga alternatif energi yang bisa dikembangkan; pembangkit listrik tenaga air (pico hydro), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), atau pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB). Selain itu, selama beberapa tahun terakhir ini daerah ini juga mampu menyulap pulau tak berair tawar menjadi daerah air melalui penyulingan air laut menjadi air tawar.Perizinan daerah yang kaya akan pohon kelapa ini juga memperlihatkan hal yang menarik. Beberapa item non perizinan, seperti KTP dan KK digratiskan. Tentu saja hal ini adalah kebijakan yang pro-rakyat, terlebih lagi bagi Selayar yang masih masuk dalam aktegori daerah tertinggal secara nasional. Nampaknya pemerintah daerah melalui dinas Catatan Sipil tidak berhenti begitu saja. Kedua jenis layanan yang digratiskan tersebut malah dibuatkan kebijakan jemput bola gratis. Artinya, pemda Selayar benar-benar menaruh perhatian terhadap layanan yang tidak memberikan kontribusi tersebut.Lebih jauh lagi, Dinas Catatan Sipil bahkan menggandeng aparat kepolisian untuk mengadakan razia KTP. Masyarakat yang terjaring dan tidak memiliki KTP akan dibuatkan formulir permohonan KTP. KTP yang sudah selesai akan diantarkan oleh pegawai dari dinas Capil tanpa biaya apapun.Berbagai penemuan di atas menunjukkan betapa Selayar yang nun berjarak ratusan kilometer ternyata mampu berjalan meski hanya selangkah demi selangkah namun terlihat perubahan yang terjadi. Kita hanya mampu berharap beberapa tahun ke depan, kabupaten kepulauan ini bisa lebih maju lagi. Suara rakyat di pilkada tahun depan juga menentukan akan di bawa berlayar ke mana Kepulauan Selayar ini, ke hulu atau ke hilir.

=========================================================

Bupati Berobsesi Wujudkan Bandar Niaga

Meski tidak lagi mencalonkan diri sebagai bupati pada periode 2015-2020 mendatang, namun Bupati Kepulauan Selayar H Syahrir Wahab MM, tetap berobsesi dan mengharapkan bupati selanjutnya,

dapat melanjutkan program yang telah dicanangkan, yaitu menjadikan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Bandar Niaga di Kawasan Timur Indonesia.

Hal tersebut bukan hanya kemauan bupati tetapi juga merupakan kemauan dari Kemenko Perekonomian dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut dikatakan Bupati Syahrir Wahab pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1432 H di Dusun Iraja Lebo Desa Kalepadang Kecamatan Bontoharu, Sabtu (26/3).

Bupati Syahrir Wahab di dampingi Wakil Bupati H Saiful Arif SH, Ketua DPRD Kepulauan Selayar Hasanuddin Chaer BA. Sementara hadir juga Camat Bontoharu Drs Martajuddin MH bersama sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Bupati Syahrir Wahab mengatakan, Kebupaten Kepulauan Selayar akan dijadikan pusat distribusi logistik di KTI. Makanya dibutuhkan puluhan ribu tenaga kerja, yang pada akhirnya berdampak dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Kendati Selayar sudah sejajar dengan kabupaten lainnya namun etos kerja dan SDM masyarakat masih perlu ditingkatkan. Olehnya itu kata dia, tidak ada alasan bagi masyarakat Selayar untuk tidak dapat melanjutkan pendidikan. (*)

=========================================================

Musrembang Bontomanai Tahun 2011. (tengah Camat Bontomanai, Nursalam SE. Kanan, Pak Taufik Bappeda)

Musrembang Bontomanai 2011.

================================================

Musrembang Kecamatan Buki 2011

=============================================================

Sesuai amanat pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyiapkan rancangan Rencana Stratejik SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan RPJM Daerah. Renstra SKPD disusun untuk menjaga dan memelihara kesinambungan pembangunan pembangunan yang telah diraih sebelumnya sehingga berfungsi menjembatani antara kondisi pembangunan daerah yang telah dicapai dengan kondisi pembangunan yang diinginkan ke depan.

Penyusunan rencana pembangunan pada dasarnya merupakan akumulasi perencanaan dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah (bottom up and top down planning) melalui mekanisme dan tahap penyusunan rancangan disemua tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten / kota provinsi, hingga pemerintah pusat. Demikian pula sebaliknya dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga pemerintah desa.

Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Selayar merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RPJM Daerah Kabupaten Selayar dan Rencana Stratejik seluruh SKPD Kabupaten Selayar termasuk Bappeda yang membutuhkan sistem, mekanisme, pelaksanaan dan pengendalian yang lebih terpadu, sinergik, seimbang antara berbagai bidang kegiatan pemerintah dan berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Selayar.

Dalam konteks penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Selayar, Rencana Stratejik Satuan Kerja Perangkat Daerah memiliki peran yang strategis dalam upaya merealisasikan perencanaan pembangunan Kabupaten Selayar yang tersurat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Selayar. Karena itu, Bappeda sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Selayar menyusun Rencana Stratejik sebagaimana yang diisyaratkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 dengan memuat program-program pembangunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Selayar tahun 2006-2010 serta permasalahan aktual di lingkungan tugas dan fungsi Bappeda. Melalui program pembangunan tersebut berbagai permasalahan aktual yang terkait dengan peningkatan perencanaan pembangunan Kabupaten Selayar dapat terpecahkan.

================================================================

Bappeda Kabupaten Kepulauan Selayar melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring Kegiatan Pembangunan Triwulan II (30 Juli 2009). Memberikan sambutan, Wakil Bupati Hj. Nursyamsinah Aroeppala sekaligus membuka acara. Sambutan lainnya di antaranya Hj. Idawati, SE mewakili Kepala Bappeda Propinsi Sulawesi Selatan dan H. Saiful Arif, SH Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Selayar.
Rakor mendapat tanggapan dari Kepala SKPD dan Kepala Instansi Vertikal atas realisasi kemajuan fisik dan keuangan yang masih di bawah 50%. Klasifikasi rata-rata capaian fisik baru mencapai 14,86% APBN, 7,50% APBD Propinsi, dan 21,00% APBD Kabupaten.
H. Zubair Suyuthi, Sekda Kabupaten Kepulauan Selayar, menyimpulkan ada 5 masalah yang menyebabkan keterlambatan realisasi fisik dan keuangan antara lain :

1. Kendala Pembebasan Lahan.
2. Terjadinya Perbedaan Rencana Kegiatan dalam Penjabaran APBD dengan Petunjuk Teknis dari Pemerintah Pusat.
3. Rendahnya SDM Panitia Pengadaan Barang/Jasa.
4. Masih Terjadinya Revisi DIPA.
5. Terbatasnya Peralatan dari Kontraktor.

====================================================================

Percepatan Pembangunan Di Selayar
Bappenas Dukung Percepatan Pembangunan Selayar
Tim bappenas Kabupaten Kepulauan Selayar, Yusuf Arbi dan Hendro dari Lembaga Pengkajian Sumber Daya Manusia Bappenas, mendukung percepatan pembangunan Selayar, yang diprogramkan pemerintah saat ini.
Dukungan tersebut diungkapkan Tim Bappenas, saat melakukan peninjauan lapangan di Selayar yang di dampingi Wakil Bupati Kepulauan Selayar H Saiful Arif SH, Kepala Dinas Perhubungan Drs Dahlul Malik MH serta Kepala Bagian Humas Protokol dan PDE Gunawan Redha.
Lokasi yang dikunjungi Tim Bappenas masing masing Bandara H Aroeppala Padang, Masyarakat Nelayan Pusat Pengelolaan Air Bersih dan Gedung Lembaga Keuangan.
Tim Bappenas mendapat sambutan hangat dari pengelola Bandara H Aroeppala, Muh Nasir. Selanjutnya Muh Nasir menjelaskan secara langsung kondisi Bandara H Aroeppala.
Saat ini kata dia, akan dilakukan pelebaran bandara baik dari sisi kanan maupun sisi kiri masing masing 3,5 meter dari 23 meter menjadi 30 meter. Serta panjang menjadi 1.500 meter. Kemudian jaringan listrik yang terbentang dipindahkan menjadi jaringan bawah tanah sehingga tidak mengganggu arus penerbangan.
Lapangan Bandara H Aroppala, rencananya sudah akan didarati pesawat yang kapasitas penumpang 70 orang. Dari Bandara tim langsung menuju kawasan nelayan yang berlokasi di Padang.
Tim disambut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan diwakili Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Aguslien. Dia menjelaskan bahwa di Selayar penduduknya sebagian besar bermata pencaharian nelayan.
Alat tangkap yang digunakan perahu bagan. Hasil tangkapan ikan yang mereka dapatkan, dijual kepala usaha keramba tancap. Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar akan dibuka jalur dari Tempat Pelelangan Ikan sampai di Padang yang dihuni para masyarakat nelayan. Bahkan sudah ada investor yang akan membuka usaha dibidang perikanan. Mulai dari pengadaan bibit sampai pada pembelian ikan untuk di ekspor.
Dari Padang, Tim Bappenas melanjutkan perjalanan dengan mengunjungi pengelolaan air bersih yang berlokasi di Topa. Direktur PDAM Kabupaten Kepulauan Selayar, Badulu S Sos menjelaskan kepada tim bahwa saat ini, PDAM sudah melayani sekitar 2.000 pelanggang dalam Kota Benteng.
Kendala yang dihadapi pemasangan jaringan pipa bagi penduduk yang berdomisili di lorong lorong. Biaya opersional per bulan sebanyak Rp90 juta. Itu sudah termasuk biaya listrik dan solar.
Hasil survey yang dilakukan Tim Bappenas akan dipelajari untuk menjadi bahan bagi percepatan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar, menuju masyarakat Selayar yang Maju Sejahtera dan Religius.
===============================================================

Bappeda Selayar

Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepulauan Selayar, senantiasa memformulasikan perencanaan pembangunan dari bawah (botton up) melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa dan kelurahan, dengan seluruh forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Lalu seperti apa langkah berikutnya yang akan dilakukan? Berikut petikan wawancara wartawan Harian Ujungpandang Ekspres Biro Kepulauan Selayar, Rizal Dg Sibunna, dengan Kepala Bappeda Kabupaten Kepulauan Selayar, Drs Musytari MM.
Bagaimana Anda mengawal pemerintahan bupati dan wakil bupati?
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kepulauan Selayar, sudah mendapat persetujuan dari Pemprov Sulsel, sehingga dalam waktu yang tidak lama lagi, akan di Perda-kan dan diharapkan mendapat persetujuan DPRD, sehingga pelaksanaan pembangunan bisa disinkronisasikan secara botton-up, sampai ke tingkat forum SKPD melalui Musrenbang kabupaten.
Bagaimana usulan program Pemkab Kepulauan Selayar ke Pemerintah Provinsi Sulsel?
Sekarang sudah ada Perda Provinsi, tentang pengembangan pembangunan Kepulauan Selayar, antara lain Selayar akan dijadikan pusat Bandar Niaga Timur, serta Selayar akan dijadikan pusat budidaya ikan karang. Semua itu didasari dengan letak geografis Selayar yang perlu perhatian khusus, dan satu satunya kabupaten yang terpisah dari daratan Sulsel.
Selain itu, usulan program tersebut harus disertai desain dan perhitungan rencana anggaran. Juga perlu diingat bahwa Bupati H Syahrir Wahab MM, pernah menyampaikan bahwa program prioritas Pemerintah Provinsi Sulsel, sudah hampir sama dengan program Pemkab Kepulauan Selayar, sehingga diperlukan koordinasi dengan pemprov.
Tahun lalu ada kegiatan pembangunan tidak jalan. Apa penyebabnya?
Keterlambatan pembangunan pada tahun 2010 lalu, salah satu diantaranya karena keterlambatan pengesahan APBD, meskipun tidak terlalu berpengaruh. Secara kualitas bahwa SDM yang mendukung juga perlu menjadi perhatian agar ketertinggalan yang ada dapat dikejar.
Apa harapannya kedepan?
Harapan kita untuk tahun 2011 ini, agar bisa mendorong langkah antisipasi dimana RPJP Pemkab kepulauan Selayar sangat sinkron dengan RPJP provinsi. Untuk RTRW, sangat berbeda dengan ranperda RPJP, dimana ranperda RTRW harus mendapat persetujuan gubernur. ()

==================================================================

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

VISI
Pernyataan Visi merupakan ungkapan kata yang menggugah ” Business Plan” menjadi hidup. Visi merupakan representasi keyakinan terhadap masa depan organisasi dalam pandangan pelanggan (masyarakat). Dengan demikian, Visi harus dapat menggambarkan keadaan ideal yang hendak diwujudkan di masa depan atau memandang citra masa depan yang ideal yang hendak diwujudkan dan dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan. Sebagai implementasi dari kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Selayar menetapkan Visi Kabupaten yang diciptakan melalui suatu konsensus, serta menggambarkan sesuatu yang mungkin (tidak bersifat spekulasi) yang dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan. Disamping itu, Visi kabupaten disusun untuk memberi inspirasi dan memberikan tantangan bagi prestasi dimasa mendatang dengan tetap memperhatikan sistem nilai strategis yang berfungsi sebagai titik temu semua stakeholder serta memungkinkan fleksibilitas dan kreativitas dalam peaksanaan. Adapun Visi Kabupaten Selayar di rumuskan sebagai berikut : ” TERWUJUDNYA SELAYAR SEBAGAI KABUPATEN MARITIM YANG MAPAN MANDIRI DAN BERKELANJUTAN “

Visi Kabupaten Selayar tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam visi Pemerintah Kabupaten Selayar dengan tetap memperhatikan kewenangan otonom Kabupten Selayar sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000, serta dengan memperhatikan analisis perkembangan lingkungan strategis, maka dirumuskan Visi Pemerintah Kabupaten Selayar sebagai berikut :

” Teciptanya Pelayanan Prima dalam mewujudkan Selayar sebagi Kabupaten Maritim “

Makna yang terkandung dalam Visi Pemerintah Kabupaten Selayar sebagaiman yang tersebut diatas yaitu :

” Pelayanan Prima ” merupakan tujuan yang ingin diwujudkan dari para pelaksana Pemerintahan Selayar dalam rangka “Kepemerintahan yang baik (Good Governance)” sebagai wujud hubungan yang sinergis dan konstruktif antara Pemerintah, swasta dan masyarakat. Oleh karena itu langkah-langkah untuk mencapai tingkat Pelayanan Prima tersebut, dilakukan secara bertahap melalui pengembangan kelembagaan dan peningkatan kualitas aparatur, serta peningkatan dan penguatan kelembagaan masyarakat melalui penciptaan lingkungan yang kondusif kearah terciptanya penguatan ketahanan ekonomi wilayah yang didukung oleh upaya peningkatan kualitas manusia. Pada kondisi yang demikian ini diharapkan akan dapat diwujudkan nuansa peran dan fungsi yang seimbang dan saling berinteraksi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat, dalam suasana kehidupan demokrasi yang semakin berkembang dan mantap.

” Kabupaten Maritim ” merupakan kebulatan tekad dari aspirasi dan cita-cita masyarakat dan pemerintah daerah untuk memperoleh kewenangan kabupaten dalam wilayah laut antar pulau, serta mengelola secara optimal segala potensi sumber daya kelautan yang diharapkan sebagai motor penggerak perekonomian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga diharapkan terjadinya transformasi budaya masyarakat dari agraris/kontinen ke maritim yang religius.

MISI
Sebagai pemandu dalam mencapai tujuan ideal organisasi ditetapkan pula sejumlah misi yang disusun secara efisien dan efektif, inovatif dan kreatif serta memberikan gairah kerja pada semua komponen.
Misi ini menggambarkan mengenai keberadaan dan penetapan tujuan yang tepat dengan sasaran menggambarkan keadaan ideal yang ingin diwujudkan dan bertujuan untuk menunjukkan bagaimana tindakan dan hasil-hasil yang diinginkan tercapai. Rumusan Misi Kabupaten Selayar :

1. Meningkatkan pelayanan prima untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik, demokratis dan menjunjung tinggi supremasi hukum.
2. Mewujudkan Selayar sebagai Kabupaten Maritim dalam satu kesatuan yang utuh
3. Memposisikan Selayar sebagai sub system dalam system transportasi nasional baik darat, laut maupun udara.
4. Mendorong transfomasi budaya masyarakat dari agraris/kontinen ke maritime yang religius.

Dalam upaya mencapai misi tersebut terdapat nilai-nilai yang menjadi “spirit” atau semangat yang mengilhami yang diadopsi dari nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat dan dipandang relevan untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Nilai – nilai yang dimaksud adalah :

1. Tappa’ ri Allah Ta’ala, artinya yakin dan percaya kepada Allah SWT, yang terwujud pada setiap tindakan, perkataan dan perbuatan.
2. Kontu Tojeng, artinya konsisten dalam pencapaian cita-cita dan tujuan yang telah direncanakan dan disepakati bersama.
3. Passamaturukang, artinya komitmen yang telah menjadi kesepakatan harus dilaksanakan dan diraih secara bersama.
4. Siri’ artinya setiap orang akan merasa malu jika tidak berprilaku, bekerja dan memperoleh hasil yang baik seperti yang dilakukan orang lain, dan malu jika berbuat kebohongan, tidak jujur, dan melanggar aturan agama, aturan pemerintah, serta nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat.
5. Assipakatau artinya saling menghargai dan saling menghormati.
6. Berlandaskan kepada nilai-nilai keagamaan, nilai keagamaan akan berperan sebagai norma dan penuntun dalam melaksanakan aktivitas pembangunan, baik pemerintah, swasta, pemerintah maupun seluruh masyarakat.

====================================================================

Ringkasan Eksekutif Pengembangan Pulau Selayar Sebagai Bandar Niaga Timur
Posisi Kabupaten Kepulauan Selayar (KKS), yang sangat strategis karena terletak di tengah Indonesia, dapat dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan sistem distribusi logistik nasional. Selat Selayar merupakan selat yang dilalui oleh sebagian besar kapal yang berlayar dari Kawasan Barat Indonesia (KBI) menuju Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan sebaliknya. Selain itu, wilayah KKS diapit oleh ALKI II dan III yang menjadi penghubung ke dunia luar. Keunggulan strategis tersebut juga didukung oleh sumberdaya alam yang melimpah, berupa potensi perikanan, minyak bumi serta atol ketiga terbesar di dunia di Takabonerate sebagai aset pariwisata, membuat KKS memiliki keunggulan komparatif untuk dikembangkan menjadi daerah maju dan mandiri. Semua potensi tersebut bila dimanfaatkan dengan baik akan menjadi lokomotif bagi pembangunan dalam lingkup lokal, regional maupun nasional. Keberhasilan pembangunan KKS yang memanfaatkan keunggulan-keunggulan lokal dapat dijadikan sebagai daerah percontohan pembangunan di KTI.
Saat ini, seperti halnya wilayah lain di KTI, keberhasilan pembangunan di KKS belum begitu memuaskan. Dalam kaitannya dengan pemerataan pembangunan di KTI ini, maka pada tahun 2007 Prof. Budiono yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan, “Pemerataan pembangunan di KTI membutuhkan biaya yang sangat besar karena terkait dengan luasnya wilayah, sehingga dipandang perlu menetapkan satu daerah di wilayah KTI sebagai contoh percepatan pembangunan dan peningkatan investasi dengan mempertimbangkan keunggulan-keunggulan yang dimilikinya”. Hal di atas diperkuat dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 (termasuk Percepatan Pembangunan Daerah Tertentu), di mana KKS dapat dikategorikan sebagai Daerah Tertentu. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pengembangan Daerah Tertinggal Strategis juga menjadi dasar bagi urgensi percepatan pembangunan KKS, mengingat KKS dengan keunggulan sebagaimana disebutkan di atas merupakan wilayah yang memenuhi kriteria tersebut.
Dalam rangka mengimplementasikan peraturan perundangan tersebut dan sebagai tindak lanjut Kajian Percepatan Pembangunan dan Peningkatan Investasi di KTI: Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Selayar (tahun 2009), maka telah dilakukan kajian pendalaman pada tahun 2010 yang bertujuan menyiapkan implementasi percepatan pembangunan dan peningkatan investasi KKS. Berdasarkan analisis dan studi banding, dapat disimpulkan bahwa kawasan utara Pulau Selayar adalah wilayah yang memiliki peranan penting dalam proses transformasi KKS menjadi daerah yang maju dan mandiri. Selain pengembangan industri perminyakan dan pusat distribusi logistik KTI di kawasan utara Pulau Selayar, perlu pula dikembangkan Industri Perikanan Terpadu (IPT) dan Pariwisata Bahari melalui mekanisme aliansi strategis pemerintah, pengusaha, dan masyarakat.
Kajian bertajuk “Pengembangan Pulau Selayar Sebagai Bandar Niaga Timur Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar” ini memuat arahan pengembangan KKS sebagai Bandar Niaga Timur. Terminologi Bandar Niaga Timur merupakan nama populer dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Selayar, yang pada akhir tahun 2025 akan terdiri dari : (i) KEK Perminyakan dan Pusat Distribusi Logistik di kawasan utara Pulau Selayar, (ii) KEK Industri Perikanan Terpadu di kawasan tengah Pulau Selayar, dan (iii) KEK Pariwisata Bahari di kawasan selatan Pulau Selayar dan Taman Nasional Laut Takabonerate. Alokasi ruang untuk masing-masing KEK tersebut telah diakomodasi di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah KKS periode 2010-2030. Mengingat perkembangan situasi, maka kajian pada tahun ini difokuskan pada kawasan utara Pulau Selayar sebagai kawasan industri perminyakan dan pusat distribusi logistik KTI.
Konsep kajian ini dikembangkan atas dasar teori dan kajian kebijakan dari berbagai sektor terkait yang diperkaya dengan kondisi riil yang ada di KKS dan daerah sekitarnya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam kajian ini mencakup desk study, pengumpulan data, inventarisasi kebijakan, studi riset, studi banding, analisis, penyusunan konsep, desain perencanaan, lokakarya dan pelaporan. Desain rencana yang dihasilkan meliputi desain konseptual bandar niaga, pusat distribusi logistik dan kawasan industri perminyakan yang dilengkapi dengan analisis dampak perekonomian dan logistik. Infrastruktur yang akan dibangun pada kawasan ini diarahkan untuk menerapkan prinsip-prinsip desain infrastruktur ramah lingkungan (green design infrastructure).
Sebagai dasar pertimbangan pengembangan Pusat Distribusi Logistik, maka pola arus barang dari KBI ke KTI dan pelaku industri logistik (pihak-pihak yang terlibat dalam industri logistik) menjadi sangat penting untuk dikaji. Untuk itu telah dilakukan studi riset ke pelabuhan-pelabuhan utama di KTI yaitu : pelabuhan Makassar, Ambon, Sorong, dan Kupang. Adapun untuk mengetahui desain kawasan industri perminyakan dan pola operasionalisasi pelabuhan, maka telah dilakukan studi banding ke pelabuhan Makassar, Tuban, Batam, Karimun, dan Surabaya. Selain itu untuk memperkaya substansi kajian, maka dilakukan empat lokakarya yang bertemakan : (i) arahan pemanfaatan ruang yang mendukung konsep BNT, (ii) desain kawasan industri perminyakan, (iii) ekonomi dan logistik KTI, dan (iv) green design infrastructure. Dari rangkaian kegiatan ini dihasilkan “Konsep Pengembangan Bandar Niaga Timur” sebagai persiapan implementasi percepatan pembangunan dan peningkatan investasi di Kabupaten Kepulauan Selayar.
Dari analisis arus barang diketahui bahwa pada saat ini Pelabuhan Tanjung Perak (Surabaya) merupakan pelabuhan terpenting yang mensuplai sembilan bahan pokok untuk KTI. Dari empat pelabuhan yang disurvei, volume pengiriman barang terbesar selama periode 2009-2010 dari Surabaya adalah ke Ambon (43.776 m3), disusul ke Sorong (27.039 m3), Makassar (4.428 m3) dan Kupang (1.462 m3). Kelancaran pengiriman barang ke pelabuhan-pelabuhan tersebut sering terganggu dan mengakibatkan kelangkaan barang di KTI, yang berimbas pada kenaikan harga dan inflasi. Posisi Selat Selayar sebagai jalur transportasi laut utama ke KTI bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan Pulau Selayar sebagai Pusat Distribusi Logistik. Peran dan fungsi Pusat Distribusi Logistik adalah sebagai tempat penyimpanan barang kebutuhan pokok yang selama ini dikirimkan dari Surabaya ke KTI. Hal ini sejalan dengan salah satu misi Sislognas yaitu untuk memperbaiki sistem distribusi domestik sehingga setiap simpul ekonomi di semua daerah bisa terhubung, dan menjadikan logistik domestik Indonesia terintegrasi. Pengembangan Pusat Distribusi Logistik di KKS ini sangat penting karena pada tahun 2008 PDB KTI (tidak termasuk Kalimantan dan Sulawesi) adalah sebesar 3,1% dari PDB Nasional. Dengan asumsi BNT Selayar bisa menguasai 10% dari porsi PDB KTI di atas pada lima tahun pertama, maka potensi pasar KTI pada kurun waktu tersebut adalah sebesar Rp 11,2 triliun/tahun. Sejalan dengan perkembangan BNT maka diharapkan pada tahun 2025 BNT bisa menguasai 25% dari porsi PDB KTI.
Selain analisis potensi pasar di atas, telah pula dilakukan analisis kelayakan. Berdasarkan analisis kelayakan, yang meliputi aspek geofisik, ekonomi, sosial, dan legal, secara umum dapat disimpulkan bahwa kawasan utara Pulau Selayar layak dijadikan Pusat Industri Perminyakan dan Pusat Distribusi Logistik. Namun demikian ada faktor yang harus diperhatikan dengan status “layak bersyarat”, yakni pasokan air bersih dan sumberdaya manusia. Dalam hal pemenuhan kebutuhan air bersih maka perlu segera disusun studi kelayakan pembangunan bendung Posi, penyusunan desain pemanenan air hujan berskala kawasan, identifikasi detil sumberdaya air dan kelayakan penggunaan teknologi penyulingan air laut. Selanjutnya, untuk mengantisipasi keterbatasan kualifikasi SDM di KKS, maka perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM KKS dengan mengembangkan pendidikan teknik dan fasilitasi magang bagi siswa sekolah kejuruan. Untuk memenuhi kebutuhan SDM terampil pada jangka pendek, SDM bisa didatangkan dari kabupaten sekitar di Provinsi Sulawesi Selatan dan KTI lainnya yang memenuhi kualifikasi.
Sebagai implikasi dari penetapan status layak di atas, maka telah dilakukan analisis risiko. Faktor-faktor yang diidentifikasi akan menghambat pengembangan KKS sebagai BNT meliputi: (i) dukungan pasar: pasar KTI tetap memilih Surabaya dan kota lainnya sebagai sumber pasokan barang yang kompetitif, (ii) pelaku ekonomi: pedagang besar di Surabaya bersikeras menerapkan pola lama dan mitra pedagang besar di Surabaya yang berada di KTI lebih untung bisa berbisnis langsung dengan pedagang besar di Surabaya, (iii) pembiayaan investasi: program pembangunan KKS tidak menjadi program prioritas Pemerintah lagi dan sangat minimnya pihak swasta yang berminat berinvestasi karena memerlukan modal yang besar, (iv) kompetitor: Pelindo bersikeras tetap mengembangkan pelabuhan Makassar sebagai pelabuhan logistik KTI, kemungkinan pelabuhan Bitung dipilih sebagai hub logistik KTI, dan dibangunnya kilang di lokasi yang berdekatan (misal: Buton), (v) kesiapan SDM: ketiadaan pasokan tenaga teknis lokal, kekurangan pasokan tenaga teknis regional, dan tingkat kesejahteraan kurang kompetitif dibandingkan dengan daerah produsen minyak lainnya, (vi) sosial: kesenjangan kesejahteraan yang mencolok antara penduduk lokal dan pendatang, munculnya penyakit sosial dan masyarakat lokal melihat industri yang dikembangkan lebih menguntungkan pendatang, (vii) kebijakan: ketidaksesuaian program pembangunan KKS dengan program pengembangan industri, dukungan Pemerintah Provinsi yang tidak konsisten, dan kemungkinan pelabuhan Bitung ditetapkan sebagai hub logistik, dan (viii) lingkungan hidup: terjadinya pencemaran minyak yang mencapai Takabonerate, terjadi hujan asam, dan pasokan air bersih terganggu karena pencemaran airtanah. Dari analisis risiko tersebut, yang memerlukan perhatian Pemerintah adalah faktor dukungan pasar, pembiayaan investasi, kebijakan, dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, perlu disiapkan langkah-langkah antisipatif supaya faktor risiko yang telah diidentifikasi dapat ditekan serendah mungkin.
Pembiayaan bagi pengembangan KEK di kawasan utara Pulau Selayar tidak mungkin ditanggung sendiri oleh Pemerintah KKS. Untuk itu perlu disiapkan skim pembiayaan yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Daya tarik harus diciptakan agar investor swasta dan masyarakat mau turut serta mengembangkan KEK tersebut, antara lain dengan memberikan insentif fiskal dan kerja sama kemitraan dalam pengelolaan KEK.
Di dalam pengembangan KEK, sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan turut dikembangkan dalam kawasan KEK. Oleh karena itu selain industri perminyakan dan logistik, industri UMKM yang relevan untuk dikembangkan adalah industri jasa reparasi dan perbengkelan, industri konstruksi dan bahan bangunan, industri meubel, industri kerajinan, industri makanan dan minuman, usaha dagang, dan jasa transportasi. Pengembangan UMKM ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat lokal dan mengurangi potensi kecemburuan sosial.
Berdasarkan kondisi topografi kawasan utara Pulau Selayar, maka alokasi lahan dapat ditetapkan sebagai berikut: (1) Industri perminyakan dan logistik, perkantoran, dan zona industri UMKM seluas 2.800 hektar, (2) Ruang terbuka hijau sekitar 500 hektar, dan (3) kawasan permukiman dan fasilitas pendukung seluas 700 hektar. Dengan mempertimbangkan kondisi fisik kawasan utara pulau Selayar ini maka infrastruktur yang dibangun harus menerapkan konsep infrastruktur ramah lingkungan (green design infrastructure).
Implementasi konsep BNT memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat. Masalahnya saat ini belum tersedia kerangka kelembagaan yang sesuai pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten. Oleh karena itu, instansi yang tepat harus diberi tanggung jawab untuk merencanakan sekaligus melaksanakan percepatan pembangunan dan peningkatan investasi yang diidentifikasi sedini mungkin.
Dalam rangka percepatan implementasi BNT Selayar maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk mempercepat implementasi sebagai berikut :
1. Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah KKS periode 2010-2030 harus segera ditetapkan agar kepastian ruang bagi pengembangan BNT memiliki dasar hukum yang kuat.
2. Dalam rangka pengajuan KEK Industri Perminyakan dan Pusat Distribusi Logistik, maka harus dipersiapkan syarat-syarat pembentukan KEK sebagaimana diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Terkait dengan status “layak bersyarat” terhadap aspek pasokan air bersih dan SDM maka harus dilakukan upaya peningkatan pasokan air bersih dan peningkatan kapasitas SDM.
4. Perlu segera diterbitkan Instruksi Presiden tentang BNT dengan maksud untuk mendorong partisipasi dan keterlibatan segenap pihak terkait dalam implementasi konsep BNT.
Promosi investasi pengembangan KEK Industri Perminyakan dan Pusat Distribusi Logistik perlu segera dilaksanakan. Bentuk promosi antara lain berupa publikasi dalam Bahasa Inggris, keikutsertaan dalam pameran, mengadakan kegiatan berskala internasional di KKS, dan promosi sejarah Pulau Selayar sebagai bandar niaga pada abad ke-2 (Cina) dan ke-16 (Portugis). (*)

=======================================================================

Bappeda Selayar Mantapkan RTRW
Seminar dan Konsultasi Publik Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Selayar, Tahun 2010-2030, dilangsungkan di ruang rapat pimpinan kantor bupati, Jumat 11 Februari lalu.
Kepala Bappeda Kepulauan Selayar, Drs Musytari MM Pub, selaku ketua panitia, melaporkan kemajuan pelaksanaan pekerjaan RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar.
terkait penyelesaian laporan akhir (draf rencana), laporan analisis, dan album peta Kabupaten Kepulauan Selayar.
Dia juga mamaparkan sejumlah proses pekerjaan yang akan dilakukan dalam finalisasi RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar, diantaranya pengajuan draf ranperda ke DPRD Selayar, sampai pada penetapan Perda Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar.
Sementara Bupati Kepulauan Selayar dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Kabupaten Kepulauan Selayar, H Zainuddin SH MH mengatakan, tujuan penataan ruang ini akan berfungsi sebagai dasar untuk memformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, memberikan arahan bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar, dan sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
Penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, dirumuskan berdasarkan visi dan misi wilayah kabupaten, karakteristik wilayah kabupaten, isu strategis, dan kondisi obyektif yang diinginkan.

==========================================

Potensi Kabupaten Selayar yang dimiliki oleh Kabupaten Selayar yang dapat dikembangkan adalah:

*
Perikanan, antara lain kerapu, abalone, lobster dan rumput laut yang dapat memenuhi kebutuhan ekspor maupun dalam negeri
*
Pertanian, antara lain kelapa, jeruk manis khas Selayar dan jarak pagar yang dapat mendukung program pemerintah dalam rangka pelaksanaan program energi alternative
*
Pariwisata, dengan Taman Laut di daerah Takabonerate yang merupakan Taman laut terindah Nomor 3 di dunia. Taman laut ini akan dikembangkan sebagai wisata bahari misalnya diving
*
Migas untuk refinery telah ada investor yang bersedia menginvestasikan modalnya dalam pembangunan kilang minyak di Kabupaten Selayar

Berbagai potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Selayar tersebut masih membutuhkan berbagai dukungan pemerintah.

* Perikanan

Sektor perikanan masih membutuhkan antara lain motorisasi alat tangkap, pengadaan alat tangkap ramah lingkungan, pembangunan SPBN pada 5 kecamatan, pengembangan kawasan budidaya untuk rumput laut, abalone dan lobster dan pembangunan pelabuhan perikanan type C.

* Pertanian

Sektor pertanian masih membutuhkan antara lain peremajaan 500 ha tanaman kelapa yang saat ini kondisinya sudah banyak yang tua, perlu adanya peningkatan SDM dan Green House untuk sarana pengembangan buah jeruk manis asli khas Selayar.

Jarak pagar saat ini telah tersedia lahan yang ditanami seluas 450 ha dan masih membutuhkan 10.000 Ha untuk pengembangannya. Untuk itu diperlukan bantuan bibit jarak pagar dan mesin yang diperlukan untuk pengolahannya.

* Pariwisata

Sektor pariwisata memerlukan dukungan dalam bentuk penyediaan fasilitas air bersih, jaringan telepon dan pembangunan bandara perintis serta pembangunan pelabuhan laut, pelabuhan home stay dan pengadaan pelayanan diving seta pembangunan jembatan perahu Timur Laut Selayar.

Kirimkan Ini lewat Email BlogThis! Berbagi ke Twitter Berbagi ke Facebook Berbagi ke Google Buzz

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: