selayar online

Posts Tagged ‘Kasus Korupsi Pembelian Feri KM.Takabonerate Selayar Belum Tuntas’

Pengumuman Pengadaan Barang Pemerintah Menggunakan Koran Dihentikan.

In News Up Date on 7 Juni 2011 at 19:04

Pengumuman lelang pengadaan barang atau jasa pemerintah yang selama ini dilakukan melalui koran atau media massa Kepala Badan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo mengungkapkan hal tersebut di Jakarta mengatakan batas

waktu 2011 ditetapkan karena pada Juli 2010, masih ada kementerian dan lembaga nonkementerian yang terlanjur meneken kontrak pengumuman lelang pengadaan barang dan jasa dengan beberapa koran. Kontrak iklan tersebut baru berakhir pada Juli 2011. Aturan baru ini diperkenalkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Aturan ini merupakan penyempurnaan dari Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. akan dihentikan mulai 2011. Pemerintah memastikan akan menggunakan situs internet internal khusus pengadaan barang pemerintah pusat yang sudah ada di beberapa kementerian sebagai sarana pengumuman lelang proyek pengadaan barang dan jasanya.

Atas dasar aturan baru itu, pemerintah membentuk Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang menjadi sarana kementerian dan lembaga untuk melelang proyek mereka secara online. Saat ini, LPSE yang sudah siap adalah LPSE Kementerian Keuangan. LPSE Kementerian Keuangan ini bisa melayani lelang pengadaan barang dan jasa kementerian dan lembaga di luar Kementerian Keuangan.

Agus menambahkan, jika perlu, kementerian lain tidak perlu lagi membentuk LPSE cukup memakai layanan yang ada di Kementerian Keuangan. Sementera ini, LPSE Kementerian Keuangan sudah dipakai untuk lelang proyek Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial.

Lebih lanjut Agus menjelaskan,  Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa atau LKPP menetapkan, untuk pengadaan mobil, obat, dan sewa hotel yang akan digunakan sebagai inventaris pemerintah harus menggunakan katalog yang sudah disiapkan lembaga tersebut. Katalog yang disiapkan dalam fotmat online atau e-catalogue ini diharapkan akan menambah kepastian harga dan mempercepat proses pengadaannya.

Pembentukan e-catalogue ini dimungkinkan dengan adanya aturan baru, yakni Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Aturan ini merupakan penyempurnaan dari Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Percepatan pelaksanaan proyek juga ditetapkan dalam hal sanggah banding. Dulu, setiap peserta tender yang merasa dirugikan karena kalah tender bisa semau-maunya mengajukan keberatan, sehingga pelaksanaan proyek harus menunggu proses banding itu selesai. Sekarang dengan adanya Perpres 54/2010 ditegaskan bahwa setiap peserta yang mengajukan sanggah banding wajib menyetorkan fee (biaya sanggah banding) sebelum mengajukan keberatan.

Nantinya, jika keberatan peserta itu benar, maka fee-nya akan dikembalikan. Tetapi, jika bandingnya itu ternyata tidak benar, maka fee yang sudah disetorkan akan dimasukkan ke kas Negara.Rgl-Ike(http://id.voi.co.id)fks

Berita Terbaru Kejari Mamuju Yang Dinilia Kinerjanya Buruk

In News Up Date on 2 Mei 2011 at 02:04

LSM Nilai Kinerja Kejari Mamuju Buruk

LSM di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat menganggap kinerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Mamuju buruk karena hanya bisa menangani kasus dugaan korupsi yang menimbulkan kerugian negara sangat kecil.

“Kasus ditahannya pengacara senior Mappinawang oleh Kejari Mamuju kami anggap sebagai kinerja yang masih buruk, karena kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus dugaan korupsinya itu sangat kecil,” kata Ketua Laskar Anti Korupsi Provinsi Sulawesi Barat (Lak-Sulbar), Muslim Fatillah Azis di Mamuju, Minggu.

Ia mengaku tidak begitu antusias dengan kasus Mappinawang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Kejari Mamuju, karena masih banyak kasus lainnya yang lebih mengakibatkan kerugian negara begitu besar, dan mesti prioritas untuk ditangani, namun tidak disentuh Kejari Mamuju.

“Dibandingkan kasus Mappinawang yang diduga terlibat kasus dugaan korupsi di Kantor KPU Mamuju senilai Rp250 juta, masih banyak kasus lainnya yang pantas ditangani Kejari Mamuju seperti kasus dugaan korupsi Pemkab Mamuju yang selama ini selalu dilaporkan masyarakat ke Kejari Mamuju namun tidak pernah ditangani secara tuntas,” katanya.

Sehingga ia mengaku curiga terhadap kinerja Kejari Mamuju karena terkesan dikendalikan Pemkab Mamuju, dibuktikan dengan tidak mampunya institusi hukum itu mengusut secara tuntas kasus dugaan korupsi Pemkab Mamuju.

“Berbagai kasus dugaan korupsi Pemkab Mamuju yang menjadi temuan badan pemeriksa keuangan (BPK) tidak ditangani Kejari Mamuju. Ini ada apa? Itu sangat mengundang pertanyaan besar, justru kasus Mappinawang yang diprioritaskan padahal kerugian negara yang ditimbulkan sangat kecil,” katanya.

Menurut dia, meskipun hukum tidak melihat besar kecil kerugian negara seperti pada kasus Mappinawang yang diduga dalam korupsinya menimbulkan kerugian negara melalui APBD tahun 2010 sekitar Rp250 juta, tetapi mestinya ada kasus prioritas yang ditangani Kejari Mamuju dalam jumlah kerugian negara yang lebih besar.

“Itulah makanya kami anggap kinerja Kejari Mamuju masih buruk karena hanya bisa menangani kasus dugaan korupsi yang kecil, sementara kasus yang besar seperti pada Pemkab Mamuju tidak ditangani meski kerugian negara yang ditimbulkan mencapai miliaran rupiah, seperti misalnya kasus dugaan korupsi bantuan bencana alam pemkab Mamuju yang menjadi temuan BPK karena diduga menimbulkan kerugian negara hingga mencapai sekitar Rp8,1 miliar,” katanya.

Oleh karena itu ia meminta Kejari Mamuju dapat mengusut kasus dugaan korupsi anggaran Pemkab Mamuju yang menjadi temuan BPK melalui APBD, agar publik percaya bahwa Kejari Mamuju konsisten dalam memberantas tindak pidana korupsi dan tidak pandang bulu. (ANTARA News) -

Pasca Kebakaran Gardu Tower BTS Indosat Di Selayar

In News Up Date on 1 Mei 2011 at 22:09

-Api Melalap Dan Merusak Gardu BTS Indosat Selayar
-Cuaca Yang Lembab Pasca Hujan Selamatkan Rumah Warga
-3 Buah Motor Warga Rusak Diseruduk Mobil Damkar
-Signal Selular Indosat Se-Kabupaten Selayar Menghilang

Hingga pagi ini sejumlah warga masih terus melihat puing puing sejumlah barang barang bekas kebakaran yang terjadi di lokasi tower indosat benteng selayar. malah dari penuturan warga di sekitar lokasi bahwa kebakaran yang terjadi semalam cukup membuat mereka trauma dan menurut Pak Ajji bahwa apa yang di lihatnya semalam adalah sebuah hal yang tidak akan pernah terlupakan. Bayangkan saja saat terjadi ledakan dirinya sementara duduk di teras rumahnya yang berhadapan dengan tower indosat tersebut, belum lepas dari kaget karena ledakan yang berasal dari gardu depan tower tiba tiba dilihatnya lidah api menjulang ke angkasa menyinari tower hingga puncaknya, sehingga seakan akan api begitu berbalik ke bawah langsung menghujam dirinya, yang pada saat itu tidak dapat berbuat apa apa. Untungnya hal tersebut tidak terjadi dan keluarga serta harta bendanya selamat dari si jago merah. Pak Ajji juga menjelaskan bahwa kejadiannya begitu cepat sehingga kalau saja situasi dan kondisi atap kering mungkin akan lain ceritanya.

Sebelum kejadian memang Daerah Selayar di guyur hujan sejak beberapa hari terakhir sehingga seluruh apa yang ada dan sebenarnya mudah terbakar jadi susah terbakar karena lembab dan basah akibat air hujan. Bayangkan saja karena jalan dan sekeliling tower kan tergenang air hujan di tambah cuaca dingin dan berembun sehingga api tidak mudah merembes ke rumah kami, ujar salah seorang warga yang menunjuk rumahnya tepat di samping pagar lokasi kebakaran.

Kendati demikian, sejumlah warga mengaku cukup was was hingga pagi harinya, pasalnya masih ada asap yang sekali sekali keluar dari gardu, kemungkinan kable besar itu yang menyala.

Belum ada penjelasan resmi terkait jumlah kerugian yang di alami Indosat akibat kebakaran tersebut, namun selain Indosat dan kerugian akibat kebakaran, sebanyak 3 buah kendaraan motor rusak akibat tertabrak mobil damkar yang memadamkan api. Belum diketahui pasti persoalan tertabraknya motor warga yang sementara terparkir .

Sementara itu dari hasil pantauan ST pagi ini mendapati tidak berfungsinya signal seluler produksi Indosat, misalnya pengguna mentari dan im3. Belum diketahui pasti akan berlangsung sampai kapan keadaan ini. Sejumlah pengguna produk Indosat berharap agar pihak pengelola segera mempercepat perbaikan agar jaringan indosat di Selayar dapat kembali di gunakan.

From Zero to Hero

In News Up Date on 8 April 2011 at 07:37

From Zero to Hero.

Pemkab Kepulauan Selayar Siapkan 18 Miliar untuk Warga Miskin

In News Up Date on 7 April 2011 at 18:54

Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, Syahrir Wahab telah menyampaikan bahwa dalam rangka mengurangi angka kemiskinan, maka dana pos bantuan untuk masyarakat dianggarkan 18 milyar tahun anggaran 2011.

Kendati demikian, etos kerja masyarakat perlu di genjot dan ditingkatkan, karena menurutnya salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah etos kerja yang belum meningkat dan dan sumber daya alam yang belum terkelola.

Dikatakan semua masyarakat Selayar akan diperlakukan sama secara adil dan bijaksana. Sepanjang masyarakat itu masih tergolong kategori miskin maka ia berhak mendapatkan bantuan sosial kemasyarakatan. Ia juga mengatakan setiap tahunnya angka kemiskinan berhasil ditekan sebesar dua persen. (TRIBUN TIMUR)

Selayar Telah Merdeka

In News Up Date on 31 Maret 2011 at 23:55

Tak terasa lima tahun telah berlalu, saat saya menemani Syahrir Wahab berkeliling pulau-pulau Selayar berkampanye pada pilkada 2005. Saya sadar waktu itu, Syahrir Wahab tak lebih dari kandidat bonek. Penuh visi, nihil “gizi”. Pun tanpa tim pemenangan yang terlatih dan basis massa yang jelas. Serasa political gambling saja.

Memenangi pilkada waktu itu tak lebih dari a mission impossible. Kekurangan sungguh nyata. Namun, satu kalimat, “Saya ingin memerdekakan rakyat Selayar!” yang tak bosan-bosannya diungkapkan Syahrir Wahab di setiap kesempatan, sudah cukup menjadi energi penyemangat. Mengingat rekam jejaknya selama tiga dekade berkarir di birokrasi, saya sangat yakin motif itu berdiri kokoh di atas landasan nurani. Bukan sekadar jualan kecap sebagaimana kebiasaan para pembual.

“Tidak Merdeka

Selain kemenangan fenomenalnya, yang menjungkirbalikkan logika dan kalkulasi rasional, persepsi Syahrir Wahab mengenai kampung halamannya pun menarik dicermati. Saya sepakat bahwa “tidak merdeka” merupakan frasa paling tepat dan padat untuk menggambarkan Selayar saat itu.
Saat berkeliling Selayar untuk pertama kalinya, saya merasakan betapa tidak beruntungnya menjadi orang Selayar. Di atas kendaraan, tubuh berguncang hebat akibat jalan berlubang atau sebatas jalan pengerasan. Saya tak mendapati sejengkal pun jalan beraspal hotmix, bahkan di ibukota sekalipun. Di pelosok malah banyak kampung yang masih terisolasi karena tiadanya jalan yang bisa dilalui kendaraan. Di pulau-pulau, kondisi jalan darat lebih parah lagi. Hampir semua berupa jalan tanah atau sebatas pengerasan. Becek di musim penghujan, berdebu di musim kemarau. Tak ayal, kampung-kampung yang terpisah, meskipun terletak di pulau yang sama, lebih mudah terhubung lewat jalur laut. Transportasi laut tak jauh berbeda. Kondisi hampir semua dermaga dalam keadaan rusak. Jumlahnya pun kurang memadai sehingga tidak jarang perahu yang saya tumpangi berlabuh di bibir pantai yang tak memiliki dermaga.

Saat kulit mulai terasa tebal oleh keringat bercampur debu, saya mesti menerima kenyataan mandi dengan air asin. Debu dan keringat hilang, namun kulit tetap terasa tebal oleh endapan garam. Di pulau-pulau besar, seperti Selayar dan Jampea, warga sedikit lebih beruntung karena mereka masih bisa mengakses air tawar, meskipun harus mengambilnya dari sumur atau mata air yang letaknya kadang jauh dari perkampungan. Namun, di pulau-pulau kecil, tidak lebih mudah menemukan air tawar ketimbang minyak tanah.

Di malam hari, kacamata minus yang saya kenakan diperparah oleh minimnya penerangan listrik. Tidak jarang saya tiba dan berangkat dari suatu pulau dalam kondisi gelap gulita. Kalau kurang waspada, tubuh bisa menabrak sana menabrak sini. Jangkauan layanan PLN dan perusahaan listrik daerah memang masih sangat terbatas. Sebagian penduduk memanfaatkan mesin-mesin genset, baik yang dikelola oleh pemerintah desa maupun milik pribadi, yang beroperasi rata-rata lima jam pada malam hari. Sementara penduduk berkantong tipis, yang jumlahnya mayoritas, harus puas dengan lampu minyak.

Pasangan H. Syahrir Wahab – Syaful Arif saat sosialisasi pemilikada beberapa waktu lalu


Saat ingin berkomunikasi dengan dunia luar, khususnya saat berada di pelosok dan pulau-pulau, layanan telepon satelit menjadi satu-satunya pilihan. Baru “Halo!” yang terucap, papan penunjuk biaya sudah meneror dengan angka-angkanya yang melesat bak roket. Daripada kantong terkuras habis, hasrat berkomunikasi mesti diredam dulu.

Momen yang juga selalu saya ingat saat kunjungan pertama itu adalah tingginya antusiasme warga setiap posko pengobatan gratis dibuka, sampai-sampai satu-satunya dokter yang ikut rombongan kewalahan melayani pasien, baik yang datang untuk berobat maupun yang sekadar memeriksakan kondisi kesehatannya. Di salah satu pulau, ada seorang warga yang sudah berbulan-bulan tidak mampu berjalan akibat kakinya tertusuk bambu saat terjatuh dari pohon. Sudah berulang kali dia bolak-balik ke puskesmas yang letaknya di pulau lain, namun alih-alih serpihan bambu berhasil diangkat, mendiagnosis bahwa ada benda asing di telapak kaki pasien saja tidak mampu dilakukan petugas puskesmas. Untunglah karena dokter yang menyertai rombongan kami sangat bernyali. Dengan hanya berbekal pisau silet dan alat suntik, kaki pasien itu dibedah, lalu dikorek-korek selama berjam-jam. Setiap rintihan sakit si pasien dijawab dengan suntikan obat bius. Alhasil, semua serpihan bambu berhasil dikeluarkan. Luka dijahit, lalu diperban. Tak lupa dokter yang sudah mandi keringat itu menitip obat-obatan. Beberapa bulan kemudian, si pasien mendatangi sang dokter dan berkata, “Terima kasih, Dok! Kakiku tidak jadi diamputasi.” Fenomena ini merupakan contoh kasus betapa layanan kesehatan masih menjadi barang yang mahal.

Layanan di bidang pendidikan juga demikian. Sekolah setingkat SMP dan SMA, yang jumlahnya belum merata untuk semua kecamatan, masih kekurangan tenaga guru dan minim fasilitas pembelajaran. Hanya sekolah dasar yang tersebar merata, namun di samping gedungnya yang sudah pada reyot, tidak sedikit di antaranya hanya dilayani satu dua orang guru. Berbicara tentang mutu pendidikan tentulah tidak relevan.

Dengan infrastruktur dasar (basic people infrastructure) dan pelayanan publik yang sangat tidak memadai, wajarlah bila kemiskinan, yang divisualisasikan oleh rumah-rumah sangat sederhana milik penduduk, tampak di mana-mana. Dari kota hingga pelosok desa. Dari pulau induk hingga pulau-pulau kecil terpencil nun jauh di Laut Flores. Fakta ketidakmerdekaan memang begitu kasat mata.

Best Practice

Lima tahun berselang, ada kepuasan batin setiap saya berkunjung ke Selayar. Jika menempuh perjalanan laut, dari kejauhan segera terlihat bangunan depo BBM dengan tangki-tangki bercat putih, berkapasitas 1.750 kiloliter, yang letaknya tidak jauh dari Pelabuhan Pammatata. Keberadaan depo ini akan membuat masyarakat Selayar berhemat tidak kurang dari Rp 5 milyar per tahun untuk konsumsi solar, bensin, dan minyak tanah, karena harga eceran sudah menyamai HET yang ditetapkan pemerintah. Selain memangkas selisih harga, tentu saja tidak akan terjadi lagi kelangkaan BBM saat jalur distribusi terhambat cuaca buruk.

Selain bangunan depo BBM, juga segera tampak dari atas kapal ferry dua menara pembangkit listrik tenaga bayu/angin (PLTB) 2 x 100 kW yang tampil mencolok di atas bukit Barubasa. PLTB ini salah satu pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber energi terbarukan, selain PLTA mikrohidro 16 kW di Jammeng dan lebih dari 2.000 unit PLTS yang tersebar di pulau-pulau. Beberapa tahun lalu, tenaga-tenaga ahli dari BPPT telah meriset kemungkinan pemanfaatan sumber energi terbarukan lainnya, seperti energi gelombang dan pasang surut air laut, namun belum ditemukan lokasi yang memenuhi standar. Untuk mengatasi persoalan rendahnya pasokan listrik dan terbatasnya jangkauan layanan, pemerintah daerah telah mengambil solusi jangka pendek berupa pembangunan jaringan distribusi tidak kurang dari 26 kilometer sirkuit dan relokasi mesin pembangkit dari daerah lain untuk meningkatkan mutu dan jangkauan layanan PLN. Sementara wilayah-wilayah yang belum terjangkau jaringan PLN dan pembangkit listrik daerah, pemerintah daerah setiap tahun memberikan bantuan mesin genset. Rasio elektrifikasi pun meningkat tajam. Lampu minyak memang belum ditinggalkan sepenuhnya, namun listrik tidak lagi menjadi barang yang mahal.

Setiba di Pelabuhan Pammatata, kita pun akan disuguhi aktivitas pembangunan pelabuhan laut untuk kapal-kapal berbadan besar. Pelabuhan ini akan mengintegrasikan Selayar ke dalam sistem transportasi laut nusantara. Sementara untuk melayani jalur pelayaran regional, pelabuhan penyeberangan di kecamatan terjauh, Pasilambena, juga mulai dibangun tahun ini, melengkapi pelabuhan sejenis yang sudah ada di Pammatata, Benteng, Pattumbukang, dan Jampea.
Saat menempuh jalan darat menuju Kota Benteng sejauh 45 kilometer, akan sangat terasa kondisi jalan mulus yang hampir seluruhnya telah beraspal hotmix. Berkendara sepeda motor tidak lagi membuat pinggang terasa patah, dada terasa remuk. Kondisi jalan dari kota Benteng ke arah selatan menuju Pelabuhan Pattumbukang, yang jaraknya kurang lebih sama, pun demikian. Begitu pula jalan lingkar pulau Jampea sejauh 60 kilometer yang sudah ditingkatkan kualitasnya. Bahkan, jalan lingkar timur pulau Selayar yang akan menghubungkan Pelabuhan Pammatata di utara dan Pelabuhan Pattumbukang di selatan juga mulai dikerja tahun ini. Moda transportasi udara juga ikut berbenah dengan perluasan Bandara Aroeppala di Padang.

Di sepanjang jalan tidak lagi dijumpai permukiman yang sewaktu-waktu bisa terancam banjir serta abrasi pantai dan intrusi air laut, karena adanya tanggul-tanggul pengaman pantai dan sungai. Selama empat tahun terakhir, di seluruh Selayar setidaknya telah dibangun 21 ribu meter tanggul di 81 lokasi.

Setiap kali menginjakkan kaki di Benteng, saya pasti bergumam dalam hati, “Ha, ini baru namanya kota!” Jika lima tahun lalu, pusat pelayanan publik dan aktivitas ekonomi ini tidak jauh berbeda dengan ibukota kecamatan di daerah lain, Benteng kini sudah menunjukkan karakternya sebagai kota. Semua ruas jalan sudah beraspal hotmix, termasuk jalan arteri sekalipun. Jalan-jalan lingkungan pun sudah mulus berbalut beton atau paving block. Lampu-lampu penerangan, yang sebelumnya tidak terurus, mulai berfungsi, bahkan jumlahnya diperbanyak sehingga suasana kota di malam hari menjadi hidup. Lalu lintas mulai tertata dengan adanya traffic light di setiap persimpangan jalan. Saluran drainase sudah direhabilitasi. Tanggul sungai dan pantai dibangun untuk menghindari abrasi dan intrusi air laut. Di beberapa bagian, pantai bahkan direklamasi untuk memperluas ruang publik. Taman dan hutan kota dibangun. Bak-bak sampah tersedia untuk setiap rumah tangga. Pasar dan terminal kini berlokasi di tepi kota sehingga tidak lagi menimbulkan keruwetan. Kiri kanan jalan juga sudah ditanami pohon penanung. Dan, tidak lama lagi, kota kecil ini akan memiliki tiga jalan poros—sebuah antisipasi brilian atas perkembangan kota di masa mendatang.
Warga Benteng kini juga sudah bisa menikmati air bersih, bukan lagi sebatas air sungai yang dialirkan ke rumah-rumah, berkat dibangunnya instalasi pengolahan air (IPA). Saat ini PDAM Selayar telah mengoperasikan tiga buah IPA dan segera lagi bertambah dengan mulai dibangunnya IPA di sumber mata air Tajuia, Kecamatan Bontomatene. Semestinyalah paling lambat dua atau tiga tahun mendatang Benteng mendapat anugerah piala adipura untuk kategori kota kecil.
Tentu saja, daftar perubahan yang dialami Selayar selama lima tahun terakhir tidaklah berhenti sampai di sini. Tulisan singkat pastilah tidak cukup memadai untuk meng-cover semuanya, namun setidaknya ada beberapa capaian yang tidak ingin saya lewatkan, seperti sektor air bersih, terutama di pulau-pulau kecil yang sama sekali tidak memiliki sumber air.

Untuk memenuhi kebutuhannya, selama ini penduduk pulau sangat mengandalkan tampungan air hujan atau mengambil di pulau lain yang memiliki persediaan air tawar. Bahkan tidak jarang pula mereka mendatangkannya dari kabupaten tetangga, seperti Bulukumba dan Sinjai. Kini, dengan adanya sepuluh unit instalasi penyulingan air laut yang tersebar di sejumlah tempat, penduduk pulau-pulau kecil bahkan tidak perlu lagi memasak air karena air laut hasil olahan sudah bisa langsung diminum.

Salah satu perubahan mencolok lainnya adalah sektor ketahanan pangan, khususnya beras sebagai bahan pangan utama. Sebagai daerah kepulauan berlahan marjinal, wajarlah bila selama ini Selayar merupakan daerah net importer beras. Mungkinkah Selayar berswasembada beras? Sekilas terkesan mustahil, namun pemerintah daerah menjawabnya dengan sebuah program mercusuar, pencetakan seribu hektar sawah di pulau Jampea. Hingga akhir 2009, telah tercetak sedikitnya 700 hektar sawah. Untuk meningkatkan kapasitas sumber air baku pengairan, maka dibangunlah bendung, embung, dan saluran irigasi. Alhasil, luas panen bertambah dua kali lipat. Lewat program intensifikasi, produktivitas berhasil ditingkatkan dari dari 2,5 ton gabah kering giling per hektar menjadi 5,5 ton. Jumlah produksi beras pun meningkat lima kali lipat, dari 2.573 ton menjadi 13.221 ton. Sepertinya, swasembada beras sudah terbayang di depan mata.

Sementara pemberlakuan kebijakan pendidikan dan kesehatan gratis, yang disertai dengan peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur serta pemenuhan tenaga guru dan petugas kesehatan, membuat masyarakat kian mudah mengakses layanan kedua bidang penting ini.
Untuk urusan pemberdayaan ekonomi rakyat, saya tidak yakin ada daerah seagresif dan seambisius Selayar. Teramat banyak insentif yang telah diberikan pemerintah daerah, baik berupa sarana produksi, modal usaha, pelatihan, maupun pendampingan oleh tenaga penyuluh lapangan, sampai-sampai saya berpikir masyarakat Selayar terlalu dimanjakan. Bisa saja outcome-nya, berupa peningkatan kesejahteraan rakyat, relatif belum tampak, namun tidaklah bijak menegasikan begitu saja political will pemimpin daerah yang teramat istimewa ini.

The last but not least, kemajuan mengesankan yang telah dicapai Selayar selama lima tahun terakhir adalah fakta yang tak terbantahkan. Selayar telah “merdeka”, telah terbebas dari keterbelakangan, dan tidak lagi terisolasi.

Meskipun belum memiliki data pembanding, saya sangat yakin Selayar berada di jajaran teratas sebagai daerah yang perubahannya paling progresif di negeri ini. Saya kira, daerah yang baru saja meneguhkan kesadaran eksistensialnya lewat perubahan nama dari Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar ini sangat layak dijadikan obyek studi banding oleh daerah lain atas beberapa best practice yang telah dilakukannya.

Betapapun, tantangan sebagai daerah kepulauan tentu saja jauh lebih rumit ketimbang, misalnya, daerah lain di Sulawesi Selatan. Dan, yang tidak kalah pentingnya, tentu saja tidak mudah mengelola daerah yang tingkat ketergantungan masyarakatnya terhadap pemerintah teramat tinggi, seperti Selayar.

Untuk bisa melakukan perubahan berarti, perubahan yang by design, perubahan yang konsisten dan persisten, dibutuhkan pemimpin transformatif, berkarakter kuat, dan mumpuni dalam mengelola kekuasaan politik. Pada titik ini, terlepas dari kelemahan-kelemahannya sebagai manusia biasa, Syahrir Wahab patut diacungi dua jempol, kiri dan kanan.

RUSLAN A. SERANG
Social entrepreneur

Mantan Kadis PU Selayar Diperiksa Maraton

In News Up Date on 31 Maret 2011 at 23:25

Penyidikan kasus korupsi pengadaan tiang listrik di Kabupaten Selayar mulai bergulir di Kejati Sulselbar, Rabu (30/3) siang. Untuk menguak siapa yang paling bertanggung jawab dalam proyek itu, tim penyidik memeriksa maraton mantan Kepala Dinas PU Kabupaten Selayar, Ir H. Muh Romlah.

Selain Muh Romlah, jaksa juga memeriksa panitia lelang serta, H. Sappara, rekanan. Lima panitia tender yang diperiksa adalah Sudirman, Andi Jamarung, Sarbini, Saiful Bahri serta Bahtiar.
Kepala Seksi Humas Kejati Sulselbar, Irsan Zulfikar Djafar kepada BKM membenarkan pemeriksaan itu. Menurut Irsan, dalam waktu dekat, sejumlah pihak juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan.
”Yang jelas, masih banyak saksi yang akan diperiksam” tukasnya.
Secara terpisah, Koordinator Matrass Selayar, Suaib Rewata meminta kejati memeriksa semua pejabat yang terlibat dalam kasus itu. ”Siapapun pejabat yang terlibat harus diperiksa. Jangan hanya bawahannya saja. Kasus ini harus dibongkar sampai tuntas. Seret dan tahan semua yang jadi tersangka,” tegas Suaib Rewata.Proyek tiang listrik Selayar menggunakan dana APBD tahun 2009 senilai Rp 6,3 miliar. Proyek itu diendus kejaksaan setelah ada dugaan kalau harga pengadaan tiang listrik di mark-up.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel telah melansir ada temuan kerugian negara dalam kasus itu. Hanya saja, soal jumlah kerugian, BPKP belum bersedia membeberkan.

Kejati Didesak Periksa Dugaan Penyimpangan Dana Prajabatan Selayar

In News Up Date on 31 Maret 2011 at 23:19

Aksi Mahasiswa Selatan Selatan Anti Korupsi kembali turun melakukan aksi unjuk rasa dihalaman Kantor Kajati Sulselbar dimakassar kamis (24/2). Aksi berakhir setelah tuntutan mahasiswa yang mendesak Kejaksaan Tinggi Sulselbar mengusut dugaan penyimpangan anggaran dana APBD Selayar dalam pelaksanaan prajabatan cpns Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2009 kurang lebih semiliar segera endapat pemeriksaan pihak kejati Sulselbar. Sebelum diterima oleh pihak Kejaksaan, mahasiswa selatan selatan ini melakukan orasi seputar gerakan mahasiswa selatan selatan anti korupsi yang mencium adanya sinyaliran penyimpangan anggaran Negara setiap tahunnya dalam pelaksanaan prajabatan cpns di kabupaten kepulauan selayar .. namun hanya tahun 2008 dan 2009 yang menurut mereka memiliki dasar kuat secara hukum formal untuk proses dimulainya pemeriksaan dugaan kasus korupsi. Mahasiswa juga mengacu pada hasil pemeriksaan BPK terkait hal ini, senilai kurang lebih enam ratus juta rupiah. Dimana dalam penyediaan makan-minum dalam pelaksanaannya kepala BKD dinilai tidak melakukan proses penyediaan barang dan jasa seperti yang tertuang dalam keppres terkait hal ini. Serta dinilai telah melakukan kkn dalam penunjukan penyedia jasa catering byang tidak lain adalah istrinya sendiri. Hal ini juga tertuang dalam pernyataan sikap mahasiswa selatan selatan anti korupsi dalam aksi unjuk rasanya. Pada kesimpulannya Mahasiswa meminta kepada kejaksaan tinggi Sulselbar untuk segera memeriksa mantan pejabat kepala BKD Selayar Muh.Arsyad dan pimpinan catering nikmat karena di sinyalir telah terjadi KKN yang diduga telah merugikan Negara senilai ratusan juta rupiah sesuai hasil pemeriksaan BPK dalam penggunaan anggaran catering prajabatan cpns selayar 2008/ 2009. Setelah diterima secara resmi dan kejaksaan berjanji akan menindak lanjuti tuntutan mahasiswa selatan selatan anti korupsi . mahasiswa juga menegaskan bahwa akan mengawal hal ini hingga tuntas.

Kasus Korupsi Pembelian Feri KM.Takabonerate Selayar Belum Tuntas

In News Up Date on 31 Maret 2011 at 07:20

Memasuki tahun ke 8, teka teki tentang siapa yang harus bertanggungjawab atas pembelian kapal KM.takabonerate, serta dimana saat ini kapal milik orang selayar tersebut berada, belumlah dapat di katakan tuntas, malah semakin membingungkan ketika tidak ada lagi kekuatan yang bisa membela harta benda masyarakat selayar tersebut. Okelah kalau di bilang barang tersebut milik negara, karena memang anggaran 5,5 Miliar untuk membeli kapal tongkang tersebut berasal dari negara, kendati demikian perlu di ketahui bahwa dana negara tersebut kemudian di bayar melalui APBD Selayar secara bertahap, dan menjadi beban utang APBD Selayar sejak tahun 2004 hingga 2009. Lantas siapakah yang berani menjaminkan APBD Selayar tersebut ke BPD Selayar ” mungkinkah masyarakat selayar sendiri ? ujar Sigit Sugiman,Wakil ketua Forum Peduli Selayar, yang telah membawa hal ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi sejak tahun 2008 lalu. Ini aib bagi Selayar, dan seluruh masyarakat Selayar, karena mana bisa kita berutang sementara yang kita beli diambil orang lain, inikan perlu di pertegas bahwa Kami dari Forum Peduli Selayar, tidak termasuk pada orang selayar yang hanya bisa menerima keluarga masyarakat selayar di perbodoh begitu saja ! tegas Sigit.

FPS meminta bantuan kepada ICW ,melalui surat elektronik hari ini dan juga telah melayangkan surat ke KPK pada Jumat,15/7 setidaknya melalui surat ini sedikit menjadi desakan agar KPK segera turun.  Mengenai hal tertundanya kasus ini sejak awal tahun lalu, cukup beralasan, jangan sampai kami di kaitkan lagi sebagai organisasi yang tidak independen, bila kemudian hal ini di sebut sebagai black campain terhadap salah seorang calon dan kami berharap sekiranya KPK segera menuntaskan kasus ini sebelum akhir tahun, Ujar Sigit,sambil memperlihatkan bukti tanda terima surat yang di kirim ke KPK untuk kasus Korupsi Dana APBD Selayar TA 2002/2003 dalam pembelian kapal Feri Km.Takabonerate, senilai 5,5 Miliar, dan mengakibatkan utang kepada APBD Selayar hingga mencapai kisaran 8 Miliar termasuk bunga yang telah menjadi beban masyarakat selayar setidaknya 5 tahun terakhir. Lantas mana bentuk perhatian wakil rakyat selayar dan pemerintah terkait untuk menyelamatkan uang rakyat.?

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: